Lampung timur cayberneet.id.com.
demi untuk mengenyam ilmu pemerintah telah melaksanakan program sekolah sembilan tahun gratis ,agar sang generasi penerus bangsa kita ini bisa yang bermutu’berpotensi serta sarana dan prasana sekolah ,hingga dana bos ,Dana Dak demi untuk membantu dan menunjang terutama bagi keluarga yang kurang mampu (lemah ekonomi)
Lain hal nya seperti disalah satu sekolah SMPN3 Jabung yang beralokasikan di jalan raya seragi desa Adi luhur ‘kecamatan Jabung ini yang kini viral serta menjadi sorotan publik, dalam unsur dugaan sarat dengan pungli (pungutan liar) pakta nya oknum dewan guru berinisial NNG di SMPN3 Jabung melakukan pungutan sebesar nominal Rp 1950.000 bahkan mencapai basis Rp:2000.000.berdalih pada komite sekolah ‘berinisial RN serta mencatut catut nama kepala dinas pendidikan serta diketahui oleh AS’ selaku kepsek SMPN 3 Jabung ,dengan rician kegunaan nya “untuk seragam sekolah ‘Dpdp ,hingga untuk tabungan ilmiyah.
RN selaku komite SMPN3 Jabung dia mengatakan terkait uang sebesar 19.50.000 berkisar sampai 2000.000 itu memang benar ada nya,terkait kwitansi pada waktu itu ada pada saat kumpulan wali murid saya hadir
Kan kita kan kerjasa dengan koperasi dikelola oleh ketua nya kalau gax salah nama nya pak Agus Triyono dai juga selaku pegawai di SMPN3 Jabung itu ‘kan pegawai nya banyak TU (tata usaha) nya mungkin ,terkait nama nama nya aku gax tahu aku banyak kesibukan “ngajar ngaji
Lanjut nya tapi sejauh ini terkait penarikan itu gax pernah melihat duit nya ‘ kan kita udah percayakan yang penting sesuai dengan jumlah nominal hasil kesepakatan nya soal pihak dinas pendidikan mereka hadir juga tapi saya gax tahu yang mana mereka tidak memperkenalkan diri bahkan dewan guru pun saya gax segitu kenal, kalau saat rapat nya pihak dinas ada kayak nya…?tapi disaat penarikan pungutan itu gax ada kayak nya ‘ bukan ditangan saya duit nya ‘tapi kwitansi anak saya juga ada saat tegas nya keawak media saat dimintai keterangan pada Rabu 11/11/2026 pukul 11.41 wib di kediamannya
jika salah satu komite sekolahan melanggar dan melakukan pungli sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud no:75 tahun 2016 serta sansi pidana nya mengacu undang undang no 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Pewarta ( TIM/RED)
